Powered by Blogger.

Thursday, 24 April 2014

CPNSONLINE - Blitar - Sekitar 100-an guru tidak tetap (GTT) tergabung dalam Forum Masyarakat Tuntut Keadilan (FMTK) mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Mereka mendesak pemberkasan 429 honorer yang lulus dalam tes CPNS beberapa waktu lalu segera dibatalkan.

Saturday, 19 April 2014

TELUK KUANTAN,  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) tengah menyusun formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 ini.

Hal itu diungkapkan Sekdakab Kuansing H Muharman, di ruang kerjanya, Kamis (17/4/2014). "Sedang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kuansing sebagai instansi yang mengelola kepegawaian, karena mereka tahu kekurangan pegawai di bidang apa saja," kata Muharman.

Saturday, 22 March 2014

SEMARANG,– Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Zaid menemukan temuan mencengangkan terkait dugaan suap kelolosan tenaga honorer kelompok dua (K2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
 Ilustrasi. Ribuan peserta mengikuti ujian CPNS Kabupaten Bogor di Graha Widya Wisuda, IPB Dramaga, Bogor, Jabar, Minggu (3/11). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Jayapura (ANTARA News) - Hasil pengumuman tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus untuk Provinsi Papua akan diumumkan langsung oleh Kementrian PAN dan RB setelah pelaksanaan pemilu mendatang. Tes CPNS sendiri telah dilakukan pada tahun lalu.

Friday, 21 March 2014

CPNSONLINE - Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Purwakarta akan mengumumkan hasil pemeriksaan dokumen CPNS Kategori 2 (K2) pada awal April nanti. Hingga kini Irda masih menelusuri berkas CPNS yang dinyatakan lolos seleksi.

 SANGATTA - Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS Kabupaten Kutai Timur dipastikan digelar hari ini, Senin (24/2/2014). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutim menggandeng Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman untuk pelaksanaan TKB tersebut.

 SRAGEN- Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) berusia kritis yang gagal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sragen tetap menuntut BKD dan Pemkab setempat untuk bertanggung jawab terhadap database K2 dan meminta agar semua honorer K2 yang asli 2005 diloloskan.

Suwarso, perwakilan dari honorer K2 Sragen, menguraikan aksi mogok akan terus dilakukan hingga ada solusi untuk pengangkatan bagi honorer yang tidak lolos. Bahkan, Suwarso mengaku sudah mengantongi bukti-bukti dan siap untuk menempuh jalur hukum atas kejanggalan seleksi ini.


“Bukti sudah ada. Kalau memang tidak ada tindak lanjut kami diangkat, akan kami laporkan ke kejaksaan. Kami juga akan bergabung menggelar aksi ke Pemda dan nanti ke Jakarta,” terangnya.


Sementara, Ketua Forum Tenaga Honorer Pemkab Sragen, Uut Haryanto mengatakan soal kenapa kejanggalan data tidak dikomplain pada saat uji publik, karena menurutnya saat itu para honorer berusia kritis masih menyimpan harapan akan diprioritaskan. Akan tetapi ketika hasilnya ternyata malah kelulusan didominasi honorer baru, honorer mulai merasakan ketidakadilan dan kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten.


Dalam aksi kemarin, sekitar 300 honorer yang gagal lolos dari seluruh kecamatan sempat menduduki halaman kantor BKD Sragen dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Setelah dua jam menunggu mereka akhirnya diterima beraudiensi dengan Kepala BKD Suwandi.


Dalam audiensi itu, Suwandi mengatakan jika dirinya baru menjabat sebagai Kepala BKD per 6 Januari 2014, sehingga tidak mengetahui betul soal database dan proses verifikasi data K2. Namun, hasil klarifikasi ke pejabat BKD yang melakukan verifikasi, semua sudah berjalan sesuai prosedur.


Ia juga membantah ada permainan antara daerah, BKD, dengan pusat. Sebab seluruh proses seleksi hingga penentuan pengumuman semua ditangani Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Kemenpan-RB. Soal tudingan ada permainan uang, juga tegas dibantahnya.


Mengenai tuntutan pembatalan atau dilakukan pengangkatan terhadap honorer K2 yang asli database 2005, menurutnya, Pemkab tak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, hal itu akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat meskipun nantinya semua akan tergantung dari pemerintah pusat juga.