Bank Soal CPNS
Bank Soal CPNS

MATERI:  

 Di sini ada beberapa contoh prediksi soal - soal CPNS  dalam bidang TKB Administrasi beserta kunci jawaban yang bisa membantu anda sekalian untuk mempersiapkan tes CPNS  yang akan di laksanakan dalam waktu dekat ini. Semoga ini bisa bermampaaf bagi kalian semua . dan ada beberapa ebook, informasi penerimaan CPNS  dan prediksi contoh soal cpns yang telah kami rangkum untuk mempersiapkan CPNS .


 1. Keterlibatan militer di bidang politik pada masa Demokrasi Terpimpin tidak terlepas dari
dukungan rakyat yang dilegitimasikan dalam program civic mission. Salah satu
perwujudan civic mission ini adalah .. .

A. melarang kegiatan PKI di Indonesia
B. melaksankan program pembangunan
C. berusaha menarik dukungan rakyat atas peran sosial politiknya
D. menunjukkan kekuatan fisik militer kepada Soekarno

JAWABAN:
C. berusaha menarik dukungan rakyat atas peran sosial politiknya

2. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan sebagai
haris besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik …
A. regulatif
B. responsif
C. simbolik
D. ekstraktif

JAWABAN:
C. Simbolik
Kemampuan membangun pencitraan atau juga rasa bangga terhadap negaranya.
Adapun:
- regulatif sifatnya pengaturan sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan.
- responsif adalah kemampuan sistem politik menaggapi berbagai persoalan. KOMPETISI CPNSONLINE
- ekstraktif terkait dengan kemampuan sistem politik mengelola sumber-sumber SDA dan
SDM.

3. Berikut termasuk kebijakan massa mengembang pada masa Orde Baru, kecuali . . .
A. pembatasan politik tidak berlaku bagi Golkar
B. masyarakat tidak memiliki hubungan dekat dengan partai politik
C. memperbolehkan partai politik memiliki perwakilan di tingkat kecamatan
D. memberikan kesempatan kepada Golkar untuk menjangkau masyarakat di tingkat desa

JAWABAN:
C. memperbolehkan partai politik memiliki perwakilan di tingkat kecamatan.
sebab parpol hanya diperbolehkan memiliki perwakilan sampai tingkat kabupaten saja.

4. DPRD sebagai sebagai wakil rakyat di daerah meminta penjelasan kepada pemerintah
Daerah dalam kebijakaannya, hal tersebut merupakan perwujudan DPRD dalam
menggunakan ....
A.Hak Angket
B.Hak Amandemen
C.Hak Interpelasi
D.Hak Menyatakan Pendapat

JAWABAN:
C. Hak Interpelasi
Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah dalam
pelaksanaan kebijakan daerah yang dirasakan kurang menunjang untuk kepentingan
umum.
Adapun:
hak angket adalah hak DPRD untuk mengadakan penyelidikan .
hak amandemen hak untuk mengadakan perubahan rancangan peraturan daerah
hak menyatakan pendapat adalah hak hak DPRD untuk menyatakan pendapat
terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di KOMPETISI
daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut
pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

5. Pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
bertujuan....
A.memupuk dana untuk kepentingan Daerah
B.memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD
C.mencapai sasaran yang ditetapkan dalam APBD
D.mencapai target yang ditetapkan Daerah

JAWABAN:
B. memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD
karena adalah termasuk dalam Pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi
Adapun:
- memupuk dana untuk kepentingan Daerah tidak termasuk dalam Pemungutan semua
penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- mencapai sasaran yang ditetapkan dalam APBD tidak termasuk dalam Pemungutan
semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- mencapai target yang ditetapkan Daerah tidak termasuk dalam Pemungutan semua
penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi berikut.....
A. koordinasi perencanaan
B. koordinasi pelaksanaan
C. koordinasi pelaporan
D. koordinasi pengawasan

JAWABAN:
D. koordinasi pengawasan
karena koordinasi pengawasan tidak termasuk dalam koordinasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain KOMPETISI CPNSONLINE KE-2
Adapun:
- koordinasi perencanaan masih merupakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
- koordinasi pelaksanaan masih merupakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
- koordinasi pelaporan masih merupakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

7. Perselisihan antara suatu Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kota dalam suatu
wilayah Provinsi diselesaikan oleh....
A.Presiden
B.Menteri Dalam Negeri
C.Gubernur
D.Pengadilan Negeri

JAWABAN:
C.Gubernur
Karena Gubernur sebagai atasan langsung dan tanggung jawab dilingkungan wilayah
yang menjadi kewenangannya. Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi
pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan
perselisihan dimaksud. Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan
kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar
wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
Adapun:
- Presiden, karena kurang tepat bukan Presiden tetapi daerah atasan langsung yang
menanganinya
- Menteri Dalam Negeri, karena kurang tepat bukan langsung Menteri Dalam Negeri,
walupun menteri tersebut yang menjadi kewenangan permasalahan pemerintahan daerah
- Pengadilan Negeri, kurang tepat bukan Pengadilan Negeri sebab kelembagaan

8. Beradasarkan hukum tata Negara Indonesia, jika presiden dan wakil presiden meninggal
dunia, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dipegang oleh ….
A. Ketua DPR
B. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hankam
C. Ketua Mahkamah Agung
D. Ketua MPR

Jwb : B. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hankam
Pembahasan :
Sesuai konstitusi, bila Presiden dan Wapres berhalangan tetap, maka Menteri Dalam
Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas
kepresidenan hingga Presiden dan atau Wapres baru terpilih.
Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945
 (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas
kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis
Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya
rneraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir
masa jabatannya.

9. MPR sesuai UUD 45 hasil amademen yang terakhir terdiri dari…
A. DPR, Utusan Golongan dan ABRI
B. DPR dan DPD
C. DPR, Pemerintah dan ABRI
D. DPR, DPD, ABRI

JWB : B. DPR dan DPD
Pembahasan :
Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR
dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan
undang-undang”.


Demikianlah beberpa contoh prediksi  soal - soal CPNS bidang TKD Administrasi  yang telah kami rangkum dari tahun - tahun ke tahun , ada lebih banyak lagi sebenarnya soal - soal CPNS yang bisa anda lihat di sini.